Entri Populer

Rabu, 20 Maret 2013

Dulu pindah agama di anggap tabu, sekarang biasa Saja

Banda Aceh - Pasca bencana Tsunami melanda Aceh 2004 lalu, banyak sekali nilai-nilai yang telah bergeser di tanah Serambi Mekkah. Mulai dari persoalan krisis pemimpin yang Islami hingga gerakan-gerakan pemurtadan yang begitu gencar disasarankan ke Aceh.

"Persoalan hari ini kepemimpinan umat, mulai dari keplor sampai ke tingkat paling tinggi ternyata komitmen menjalankan syariat Islam perlu dipertanyakan," ujar Kakanwil Kemenag Aceh, Drs. Ibnu Sakdan, M.Pd pada pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoeh Aceh Kupi Luwak, Rabu (20/3/2013).

Selanjutnya problema lain yaitu krisis kepercayaan kepada pemimpin. Setelah dinaikkan oleh sebuah tim, namun diturunkan kembali oleh tim yang menaikkan tersebut. "Krisis keteladanan juga ada kita alami, berapa banyak pemimpin yang menjadi suri tauladan, kalau tidak bagaimana memimpin rakyat," tandasnya.

Di sisi lain yang lebih meresahkan lagi hari ini, di Aceh sedang ada gerakan pemurtadan besar-besaran. Bukti yang bisa dilihat telah banyak aliran-aliran aneh di Aceh. Perlu dipertanyakan siapa yang berada di belakang. Ternyata mereka sangat pintar mempelajari sosial masyarakat di Aceh melalui pendekatan tersebut.

"Dulu di Aceh pindah agama dianggap tabu, tapi sekarang biasa aja. Ada saya mendapatkan Injil ditulis dalam bahasa Aceh. Pengalaman ada yang berani mengaku bukan Islam di Meulaboeh saat razia WH," tambah Ibnu Sakdan.

Yang paling meresahkan kata Ibnu Sakdan lagi, ada juga beberapa warung kopi di Aceh yang buka 24 jam. Setelah pukul 12 malam datang komunitas-komunitas yang tidak dikenal. "Arisan ibu-ibu untuk brondong ganteng rupanya itu tugas misionaris juga. Dulu misionaris di perbatasan, sekarang di kota malah. Perubahan itu semua pascatsunami," imbuhnya.

Sementara beberapa problema lain yaitu pertarungan ideologi. Banyak masyarakat yang menggunakan ideologi Yahudi. Imperialisme budaya semakin nampak jelas. Tidak ada lagi anak-anak menghormati terhadap orang tua.

Yang terakhir gerakan feminisme. Gerakan HAM yang digalakkan untuk kesetaraan gender. "Pengertian HAM yang diberi pemahaman selama ini. Misalnya sedikit anak disakiti sudah dilapor polisi," tutupnya. [THE GLOBE JOURNAL, Foto FB-Ilustrasi]

Problematika umat Islam di Aceh

BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs H Ibnu Sa’dan MPd menyebutkan setidaknya ada 7 hal yang menjadi problematika dan tantangan bagi umat muslim di Aceh saat ini. Pengaruh budaya luar yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT menjadi faktor utama dari timbulnya problematika umat ini.

“Kita memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita perlu memperkuat kapasitas umat agar perkembangan informasi dan teknologi ini bisa menjadi energi positif,” kata Ibnu Sa’dan dalam pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Rabu (20/03/2013) malam.

Ibnu Sa’dan hadir dalam pengajian KWPSI bersama Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Akhyar, serta Kepala Seksi Kepenyuluhan Said Khuwailid.

Pengajian yang dimoderatori oleh Ketua IKADI Banda Aceh, Tgk Mulyadi Nurdin Lc MH, diikuti oleh kalangan wartawan, dosen IAIN Ar-Raniry, Hasan Basri M Nur dan Kamaruddin, Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh, Safaruddin SH, Direktur Baitul Arqam, H Zul Anshary Lc, kolektor naskah kuno Aceh, Tarmizi A Hamid, Koordinator Masyarakat Informasi Teknologi (MIT), Teuku Farhan, aktivis santri, Teuku Zulkhairi, pengusaha, dan mahasiswa.

Ibnu Sa’dan menyebutkan, ketujuh problematika yang dihadapi umat Islam Aceh saat ini adalah; Pertama, krisisnya kepemimpinan umat. “Syukurnya, di saat umat Islam di Aceh sedang krisis kepemimpinan yang punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam, Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi syariat Islam dari serangan pihak luar. Penegasan ini sudah disampaikan Gubernur dalam seminar Islam Internasional di Lhokseumawe beberapa hari lalu,” ujarnya.

Problematika kedua, sebut Ibnu Sa’dan, adalah maraknya gerakan pemurtadan (gazwul fikri) dan aliran sesat di beberapa wilayah di Aceh. Dari investigasi dan data yang diperoleh jajaran Kemenag Aceh, beberapa gerakan ini memboncengi bantuan sosial sosial dan pemberian beasiswa dengan membawa misi tertentu.

“Saat ini kita sedang menghadapi perang urat saraf yang menyerang berbagai sendi kehidupan masyarakat. Bahkan beberapa hari lalu, kita dikagetkan dengan adanya berita tentang arisan berhadiah laki-laki muda. Saya pikir ini adalah imbas dari budaya luar yang harus dilawan bersama-sama,” ujarnya.

Ketiga, umat Islam di Aceh saat ini sedang menghadapi pertarungan ideologi. Pertarungan ini ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh paham sosialis, kapitalis, sekuler, dan lain-lain dalam masyarakat Aceh. Salah satu contoh kasus ini adalah penghinaan agama Islam oleh seorang dosen melalui jejaring media sosial, yang sempat menghebohkan karena adanya penentangan dari kaum santri.

Keempat, imprealisme kultural atau penjajahan budaya. “Dalam hal ini, guru kita Profesor Dr Muslim Ibrahim MA mengatakan bahwa Aceh sedang mengalami pertukaran nilai. Bukan perubahan nilai, tapi pertukaran nilai. Salah satu buktinya adalah ketika masyarakat Aceh mulai mengukur kesuksesan seseorang dengan dengan harta, pangkat, dan jabatan, bukan lagi dengan ilmu pengetahuan dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama,” ujarnya.

“Kita masih ingat, anak-anak begitu hormat kepada ibu dan ayah. Atau bagaimana dulu kita begitu hormat kepada guru. Tapi sekarang budaya itu sudah mulai menghilang. Bahkan ketika ada seorang ayah memimpin keluarganya untuk berdoa sebelum makan di restoran, sampai-sampai ada yang bilang ‘itu anak TK sedang berdoa’,” imbuh Ibnu Sa’dan.

Problematika kelima, adalah gerakan feminisme atau gerakan HAM versi barat yang sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. “Dalam hal ini, kami melihat ada semacam gerakan mafia yang ingin mengacaukan pendidikan di dayah dan pesantren. Imbasnya, guru di dayah kerap mengalami kesulitan saat ingin menegakkan disiplin kepada anak didiknya,” ujarnya.

Keenam, umat Islam di Aceh saat ini miskin kepemilikan terhadap sarana teknologi dan informasi. Sedangkan problematika ketujuh adalah belum optimalnya penertiban makanan halal dan sehat dalam masyarakat.

“Yang terakhir ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan semua elemen masyarakat Aceh. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan makanan yang halal dan sehat, terutama ketika membeli jajanan di sekolah. Sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan Islami,” ujarnya.

Untuk yang terakhir ini, peserta menyarankan Kanwil Kemenag Aceh menginisiasi hadirnya lembaga konsumen berbasis syariah. “Insya Allah, kita akan segera melakukan koordinasi dengan MPU, BPPOM, Dinas Syariat Islam, dan lembaga terakait lainnya untuk mencari solusi terhadap persoalan ini,” ungkap Ibnu Sa’dan.(*)

cara membuat blog pribadi

Cara membuat blog pribadi tinggal klik di WWW.BLOGGER.COM
facebookaceh.com
rumahaceh.blogspot.com

PANTON ACEH

Ureung Meureudu Mata Hu Su Meutaga


 
Bivak Belanda Di meureudu

“Mata hu su meutaga”, merupakan label untuk orang Meureudu menarik dipertanyakan. Apakah ini memang karakter masyarakatnya atau ada kisah lain. Misal ketika orang Pidie disebut Pidie pra’ak, Samalanga wala’ak-wala’ak. Secara subtansi, sebutan ini tak berkait dengan karakter masyarakat kedua daerah itu. Konon istilah lahir ketika DI/TII di Aceh. Saat itu situasi keamanan di Aceh tidak menentu—peresis seperti sekarang usai konflik.

Ceritanya, suatu ketika terjadi kontak tembak (perang) antara pejuang DI/TII dengan tentara Pancasila di kota Pidie (Sigli sekarang), membuat penduduk harus mengungsi, termasuk warga keturunan Cina. Mereka lari ada yang ke Bireuen, Langsa, bahkan ke Medan. Nah, warga turunan ini menceritakan keadaan Pidie dengan bahasa Aceh yang tilo-tilo alang berlogat mandarin, 

“Pidie Pla’ng” (Pidie Prang ; Pidie sedang perang). “Terus di Samalanga bagaimana?”, tanya seorang warga; “Samalanga wala’ wala’am,” (Samalanga Wallahu'alam) jawab Cina itu. Namun entah bagaimana cerita itu kemudian, sehingga orang dengan gampang menyebutkan Pidie Pra’ak, Samalanga wala’ak-wala’ak.

Lain halnya sebutan orang Meureudu; mata hu su meutaga. Secara historis boleh jadi karakter masyarakat Meureudu berkait sikap tegas, disiplin dan konsekwen. Meskipun secara bahasa—orang Meureudu mata hu su meutaga—ini bisa ditafsir sebagai karakter pemarah, emosional, mudah tersinggung, bahkan bengis atau semacam memiliki sifar yang menakutkan. Sebab secara bahasa, mata hu su mentaga jelas sikap emosional yang sudah di luar control.

Kita serng membayangkan jika seseorang marah, matanya membelalak merah dengan suaranya yang keras terbentak-bentak. Maka siapa pun akan merasa takut. Namun sebenarnya ada historia yang membuat istilah atau sebutan untuki Mereudu dicap sebagai masyarakat mata hu su meutaga. Dasar sejarahnya, bukan berarti orang Meuruedu berkarakter galak, berwatak keras, atau masyarakat yang mudah marah, melainkan pada ketegasan sikap, displin, serius, dan tidak main-main dalam setiap pengambilan keputusan dalam kepemimpinan, sejauh keputusan itu untuk kebenaran dan kemeslahatan orang banyak.

Meureudu tempo doeloe
Nah, sejarah Kesultanan Aceh, belum pernah ada orang yang berani menantang Sultan, kecuali orang Meureudu, yaitu Tgk, Japakeh yang berani menantang Sultan Iskandar Muda karena tidak konsekwen pada janjinya ketika Sultan datang ke Meureudu untuk mengangkat Tgk Japakeh sebagai konsultan (penasihat) perang pada waktu Iskandar Muda hendak menaklukkan Johor dan Malaka.

Tgk. Japakeh yang bernama asli Jalaluddin, seorang ulama besar Meureudu asal Turki.; Ia datang ke Aceh jauh sebelum periode kedatangan para ulama Turki lainnya yang dikirim khusus oleh Sultan Turki ke Aceh bersama kepulangan rombongan Meuriam Lada Secupak yang dipimpin oleh Laksamana Nyak Dum. Japakeh, dua kata “Khoja” dan “Faqih”. Khoja adalah gelar untuk orang kaya di Turki atau Persia. Faqih, sebutan untuk seorang ulama di Turki. Karena orang Aceh sukua menyingkat panggilan nama seseorang, maka Khoja Faqih dipanggil orang Aceh Japakeh. Padahal nama lengkap Tgk. Japakeh adalah Khoja Faqih Jalaluddin.

Pembangunan Irigasi meureudu
Tgk. Japakeh pertama datang ke Meuredu menetap di Rawue. Rawue ini satu pemukiman awal di Meureudu yang dibangun oleh Meurah Dua di lembah pucuk sungai Meureudu yang kemudian diberi nama kampung Rawue. Sekarang letaknya sekitar 40 kilometer arah Selatan Kota Meureudu dan sangat berdekatan dengan Aceh Barat, karena Rawue ini termasuk wilayah perbatasan antara Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.

Pada masa konflik di Aceh, Rawue ini pernah dijadikan markas GAM yang sangat aman. Lokasinya yang sulit terdeteksi juga letaknya sangat strategis di lembah pucuk sungai Meureudu yang dilindungi pergunungan. Raweu ini juga termasuk daerah keramat yang sulit dilintasi musuh. Sehingga para pejuang GAM dari Pidie dan Aceh Barat selalu berkumpul di Rawue ini, kata beberapa mantan kombatan GAM. Kampung Rawue di lembah pucuk sungai Meureudu. Sebagai bekas tempat awal menetapnya ulama besar Tgk. Japakeh, dianggap karamah. Ini mungkin menarik diteliti.

Ketika Sultan Iskandar Muda hendak datang ke Meureudu pada hari yang telah ditentukan, semua rakyat dari Rawue yang dipimpin Tgk Japakeh turun dengan segala bawaan hasil pertanian untuk menyambut kedatangan Sultan. Namun setelah beberapa hari mereka menungu di Meureudu, Sultan tak kunjung datang. Akhirnya Tgk Japakeh bersama rakyat kembali ke Rawue. Sehingga begitu Sultan Iskandar Muda tiba di Meureudu tidak seorang rakyat pun yang menyambutnya. Sultan marah besar pada rakyat Meureudu dan Tgk Japakeh karena tak ada yang menyambut kedatangannya. Hingga Sultan mengirim utusan ke Rawue memberitahu bahwa Sultan sudah tujuh hari tiba di Meureudu dan tak seorang pun yang menyambutnya.

Maka dengan penuh sesal rakyat pun terpaksa turun kembali dari Rawue ke Meureudu untuk menemui Sultan Iskandar Muda dengan segala bawaan hasil pertaniannya yang akan dipersembahkan kepada Sultan dan rombongannya. Begitu sampai di Meureudu, Tgk Japakeh langsung menghadap Sultan Iskandar Muda dan meminta maaf atas keterlambatan rakyat Meureudu menyambut kedatangannya. Tapi permintaan maaf Tgk Japakeh ini malah disambut oleh Sultan dengan kemarahan, bahkan segala persembahan hasil pertanian rakyat Meureudi tidak mau diterima oleh Sultan Iskandar Muda.

Jalur rel kereta api meureudu tempo dulu
Melihat gelagat Sultan demikian, Tgk Japakeh pun marah.“Daulat Tuanku jangan seenaknya menyalahkan kami. Ini semua kesalahan Paduka Mulia, yang tidak konsekwen pada janji kedatangannya. Tuanku bilang seminggu yang lalu Tuanku akan datang ke Meureudu. Tapi setelah beberapa hari kami tunggu dengan segala persiapan penyambutan, Paduka Yang Mulia tidak kunjung tiba. Sekarang Daulat Tuanku datang marah-marah dan menyalahi kami,” tukas Tgk Japakeh menantang Sultan Iskandar Muda.

Sangking marahnya Tgk Japakeh di hadapan Sultan, Japekeh menyuruh rakyat Meureudu untuk mengambil kembali semua barang bawaan hasil pertanian yang ingin dipersembahkan kepada Sultan disuruh ambil kembali: “Kacok boh gadong ngen boh birah, ureung han ek mutadarah bek kapumeulia”, suruh Tgk Japakeh pada semua rakyat Meureudu. ( yang maksudnya, ambil kembali semua ubi, gadung, dan talas untuk kita bawa pulang semua. Karena tiada guna kita memuliakan orang yang tidak mau menerima hormat kita).

Mendenger perkataan Japakeh yang demikian marah, Sultan Iskandar Muda pun menyadari kesalahannya. Sehingga baginda Sultan membujuk Tgk Japakeh dan rakyat Meureudu untuk tidak kembali ke Rawue, dan semua barang persembahan hasil pertanian rakyat Meureudu ketika itu diterima Sultan dengan senang hati. Setelah kedua belah pihak sudah saling memaafkan, maka dalam pembicaraan Tgk Japakeh dengan Sultan Iskandar Muda, Sultan bertanya pada Japakeh: “Mengapa orang negeri Meureudu ini keras kepala, dan berani menentangku dengan mata hu su mentaga?”.

“Ampun Duli Tuanku Sultan, bukanlah orang Meureudu ini yang keras kepala, akan tetapi Duli Tuanku jualah yang salah dan khilaf, karena tidak tepat pada janjinya,” jawab Tgk Japakeh. Dialog itu mengisyaratkan, karakter orang Meuruedu sebagai masyarakat mata hu su meutaga sudah dicap sejak zaman Sultan Iskandar Muda Namun sesungguhnya, bukan makna masyarakatnya pemberang, melainkan lebih pada sikap tegas dan serius. Bila ada yang menyalahi aturan yang telah disepakati bagi orang Meureudu tak ada alasan untuk tidak ditantang, tak kecuali apakah itu Sultan atau rakyat biasa.

Ternyata, karakter mata hu su meutaga ini juga melekat pada Mustafa Abubakar sebagai orang Meureudu ketika memimpin Aceh sebagai Pj. Gubernur (tahun 2006. Setahun ia memimpijn namun sampai saat ini masih dipuji banyak orang. Karakter ini kadang juga kumat pada Bupati Gade Salam, putra Meureudu yang sekarang jadi bupati Pidie Jaya. Dalam beberapa hal, sikap Bupati Gade Salam dianggap sangat arogan. Namun sisi lain itulah karakter yang diwariskan ulama besar Tgk Japakeh yang selalu tegas dan tidak main-main dengan aturan kepemimpinan yang telah disepakati.

***

* Nab Bahany As adalah budayawan, Ketua Lembaga 
Studi Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat (LSKPM) Banda Aceh. Serambi Indonesia.


Read more: http://www.atjehcyber.net/2012/02/bivak-belanda-di-meureudu-mata-hu-su.html#ixzz2O4qYqiVn